Edwin Purnama, Aktivis Pantura Tangerang menilai bahwa wilayah Salembaran hingga Dadap seolah-olah dianggap sebagai "anak tiri" oleh Pemerintah Provinsi Banten. Di saat anggaran daerah mengalir, Jalan raya di sini seolah dibiarkan hancur seperti sedang melestarikan peninggalan purbakala.
"Sangat miris. Padahal di setiap wilayah ada UPT (Unit Pelaksana Teknis). Pertanyaannya sederhana: Kepala UPT-nya ke mana? Apa sedang asyik tidur atau pura-pura tidak melihat laporan?." Kata Edwin dalam sindirannya. Kamis (8/1/2026)
Ia pun menantang Gubernur dan Wakil Gubernur Banten untuk sekali-kali mencicipi sensasi "off-road" di jalur Salembaran hingga Dadap. "Tolonglah Bapak-Bapak yang terhormat, sekali-kali sidak ke sini. Rasakan sendiri goyangan jalanan kami," tambahnya
Publik juga menyoroti pola perbaikan jalan yang terkesan hanya formalitas. Aspal tipis yang baru dipasang biasanya hanya bertahan hitungan hari sebelum kembali rontok seolah menjadi sebuah karya seni konstruksi yang sangat efisien dalam membuang-buang anggaran.
Padahal, secara hukum, Pemprov Banten sedang bermain api. Pasal 273 ayat 1 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan jelas memerintahkan penyelenggara jalan untuk segera memperbaiki kerusakan yang membahayakan. Jika lalai hingga menyebabkan kecelakaan, ada sanksi pidana yang menanti. Namun, tampaknya hukum hanyalah deretan kalimat mati bagi mereka yang duduk di kursi empuk kantor pemerintahan.
Kini, masyarakat mulai jengah. Slogan 'No Viral No Reaction' menjadi senjata terakhir. Edwin menegaskan Jika Pemprov tetap memelihara telinga yang tuli dan mata yang buta terhadap kondisi ini, aksi damai bersama masyarakat dan berbagai elemen akan menjadi pilihan pahit yang harus diambil.
"Apa kami harus turun ke jalan dulu baru Bapak-Bapak mau bekerja? Jangan sampai jalanan ini diperbaiki hanya karena takut viral, bukan karena rasa tanggung jawab," tutup Edwin.(Tim)